Bagi DPR, ini bukan sekadar soal tambang. Ini soal tata kelola. Soal siapa yang menikmati hasil bumi. Soal apakah negara hadir, atau hanya menonton ketika emasnya berpindah tangan.
Offtaker Wajib: Negara Jangan ‘Mengemis’
Bambang mengusulkan penguatan regulasi agar PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menjadi offtaker wajib seluruh produksi emas nasional—baik dari tambang rakyat maupun pemegang izin usaha resmi.
Skemanya tegas: setiap penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), offtakernya wajib Antam.
“Kalau perlu diatur bahwa setiap penerbitan RKAB, offtakernya wajib Antam. Jadi, jangan sampai negara seperti mengemis kepada pemegang wilayah pertambangan rakyat agar mau menjual ke BUMN,” jelasnya.
