“Ketika dibiarkan ternyata bunga berbunga membuat tagihannya menyentuh angka Rp 30 juta padahal minjam awalnya hanya Rp 3 juta, ini problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Surabaya yang mau bangkit dari keterpurukan ekonomi, ” paparnya.
Untuk itu, lanjut Toni, agar ekonomi di kota Surabaya bisa bergairah lagi, Toni mengharapkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Surabaya bisa melakukan kajian dan dispensasi untuk menghapus kolekbilitas 5 dalam SLIK OJK terhadap debitur yang hanya meminjam pinjaman dibawah 5 juta.
Karena, kebijakan kolekbilitas 5 tersebut menghambat warga yang mau melakukan kredit pembelian rumah (KPR) dibank lain maupun kredit modal usaha untuk mengembangkan usaha kecil menengah dikota Surabaya.
“Salah satu kenapa usaha property agak lesu, karena warga mau mengakses KPR terkendala SLIK OJK kolekbilitas 5, sehingga Pemkot tidak bisa mendapatkan pemasukan dari pajak BPHTB, ” tegasnya.
Toni yang juga menjabat ketua DPD Golkar Surabaya ini menyinggung bahwa, kebijakan penghapusan kolekbilitas 5 terhadap pinjaman dibawah 5 juta juga selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan hapus buku terhadap pelaku UMKM di Indonesia.
