Ketika. id – Pemerintah Kota Surabaya memperkuat pemahaman orang tua dan sekolah terkait pembatasan penggunaan gawai dan internet bagi anak. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 400.2.4/34733/436.7.8/2025 tentang Penggunaan Gawai (HP) dan Internet untuk Anak di Kota Surabaya, yang digelar di Convention Hall Surabaya, Rabu (14/1/2026).
Sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, mulai dari Densus 88, Badan Narkotika Nasional (BNN), Forum Satu Data, hingga Polrestabes Surabaya. Kegiatan tersebut mengusung tema “Gawai Sehat Masa Depan Hebat, Bersama Menumbuhkan Anak yang Aman, Cerdas, dan Beradab di Ruang Digital.”
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah merupakan respons serius atas berbagai temuan di lapangan terkait paparan konten berbahaya terhadap anak usia sekolah.
“Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan Surat Edaran tentang pembatasan penggunaan HP di sekolah. Ini respons atas informasi di lapangan, termasuk dari Densus 88, yang menemukan adanya anak usia sekolah di beberapa kota, termasuk Surabaya, terpapar konten berbahaya hingga radikalisme melalui internet,” ujar Eri.
Menurutnya, tanpa pengawasan yang memadai, gawai dapat menjadi pintu masuk berbagai konten berisiko bagi anak. Situasi tersebut kerap terjadi ketika peran pengawasan orang tua tergeser oleh kesibukan, sementara gawai dijadikan pengganti kehadiran dan komunikasi.
“Tanpa pengawasan, anak bisa belajar hal-hal berbahaya hanya dari HP. Ini sering terjadi karena orang tua sibuk bekerja dan kasih sayangnya tergantikan oleh gawai,” imbuhnya.
Selain paparan radikalisme, Eri juga menyoroti tingginya akses anak terhadap konten pornografi yang menurutnya dapat terjadi di semua lapisan masyarakat. Karena itu, ia meminta orang tua memastikan penggunaan gawai benar-benar membawa manfaat.
“Saya memohon kepada orang tua agar penggunaan HP diarahkan untuk kemaslahatan, bukan justru membawa mudarat. Masalah ini bisa terjadi di keluarga mana pun jika pengawasan dan komunikasi tidak berjalan,” tegasnya.
Di lingkungan pendidikan, Pemkot Surabaya menetapkan aturan tegas: penggunaan gawai tidak diperkenankan selama jam pelajaran. Siswa diperbolehkan membawa HP, namun harus disimpan di loker dan hanya dapat digunakan atas instruksi guru untuk keperluan pembelajaran.
“Aturan ini berlaku bagi siswa dan guru sebagai teladan. Pembentukan karakter dan kedisiplinan harus dimulai sejak dini,” kata Eri.
Jika masih ditemukan anak mengakses konten negatif, Pemkot Surabaya menyiapkan mekanisme pendampingan dan pembinaan melalui sinergi Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan DP3APPKB Kota Surabaya.
“Kami siapkan pendampingan, peringatan, hingga pembinaan karakter khusus bila diperlukan. Ini langkah berani yang harus dimulai sekarang demi menyelamatkan masa depan anak-anak,” ujarnya.
Tak hanya membatasi ruang digital, Pemkot Surabaya juga mendorong penguatan interaksi sosial anak melalui permainan tradisional dalam konsep Kampung Pancasila.
“Kami ingin anak-anak kembali berinteraksi secara nyata, tidak terisolasi oleh gim daring. Dengan pengawasan teknologi dan penguatan nilai sosial, Surabaya harus dipenuhi generasi berakhlak,” ungkap Eri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyebut kehadiran berbagai lembaga dalam sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada orang tua tentang ancaman di ruang digital.
“Masih banyak orang tua yang belum menyadari seriusnya ancaman radikalisme, terorisme, dan narkotika yang bisa masuk melalui teknologi. Gawai punya sisi positif, tetapi juga sisi negatif yang tajam jika tidak dikelola bijak,” jelas Febrina.
Ia mengakui adanya kesenjangan literasi digital antara orang tua dan anak. Untuk itu, Dispendik Surabaya akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan membentuk kelas-kelas kecil di sekolah.
“Orang tua akan diajarkan cara memantau aktivitas digital anak, mengenali situs berbahaya, hingga memeriksa aplikasi yang disembunyikan,” katanya.
Dispendik juga tengah mematangkan kebijakan keterbukaan akses gawai, termasuk kewajiban anak memberikan kata sandi kepada orang tua sebagai bentuk pengawasan.
“Anak punya hak privasi, tetapi orang tua memiliki tanggung jawab besar menyelamatkan masa depan mereka. Jangan biarkan anak tenggelam dalam gawai hanya demi kenyamanan sesaat,” tegasnya.
Febrina menambahkan, mulai pekan depan langkah-langkah konkret ini ditargetkan berjalan di sekolah, disertai sistem pelaporan harian dari orang tua terkait pemeriksaan gawai anak.
“Kami akan lakukan verifikasi acak sebagai bahan evaluasi. Harapannya, pengawasan ini menjadi tanggung jawab nyata demi menjaga keamanan dan karakter anak-anak Surabaya,” pungkasnya.
