ketika.id – Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen menegaskan, komitmen pihaknya untuk mengawasi dengan ketat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilwali 2024.
Hal itu disampaikannya dalam acara Deklarasi Damai Ikrar Pemilihan Berbudaya yang digelar pada Rabu (09/10/2024).
Menurutnya, Bawaslu Surabaya sudah siap mengawasi tahapan kampanye yang sedang berjalan. Fokus utama pengawasan adalah netralitas ASN, terutama terkait dengan potensi mobilisasi ASN oleh calon petahana atau penggunaan fasilitas pemerintahan dan anggaran negara untuk mendukung kampanye. “Pengawas kami di tingkat kecamatan dan kelurahan akan terus memantau secara langsung. Kami tidak ingin ada keterlibatan ASN dalam politik praktis,” tambahnya.
Meskipun sejauh ini belum ada laporan namun, seluruh elemen stakeholder yang terlibat memiliki tekad bersama untuk menjaga kondusifitas dan keamanan dalam proses pemilihan.
“Sejauh ini, kami belum menerima laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Kami optimis, dengan pengawasan yang ketat dan kerjasama semua pihak, Pilwali Kota Surabaya 2024 akan berlangsung aman,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu telah membuka posko pengaduan di tiap kecamatan dan mengaktifkan kembali posko utama di Siola. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan dugaan pelanggaran, seperti netralitas ASN, intimidasi pemilih, penggunaan bantuan sosial untuk kampanye, hingga penyebaran berita hoax di media sosial. “Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan dan keamanan pelapor. Pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Bawaslu mengingatkan seluruh ASN, terutama yang berada di lingkungan pemerintahan kota dan kecamatan, untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik. “Pjs Wali Kota beserta jajaran kepala dinas diimbau untuk tetap menjaga netralitas. Jika ada keterlibatan ASN dalam politik praktis, sanksi tegas menanti,” tegas Ketua Bawaslu.
Berkaca pada Pilwali 2020 dan pemilu sebelumnya, netralitas ASN menjadi perhatian utama Bawaslu, terutama terkait penggunaan fasilitas pemerintahan dan anggaran negara untuk kampanye. Bawaslu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi potensi penyebaran berita hoax yang dapat memecah persatuan masyarakat.
Di samping itu, keterlibatan tokoh masyarakat dalam mobilisasi pemilih juga menjadi perhatian serius. Bawaslu ingin memastikan bahwa pemilih di Surabaya dapat memberikan suaranya secara independen, tanpa tekanan dari pihak manapun.
Selain itu, praktik politik uang (money politics) yang masih sering terjadi dalam pemilu menjadi tantangan tersendiri. “Kami masih sering kesulitan menemukan bukti yang kuat karena adanya keengganan dari penerima untuk melaporkan,” ujarnya.
Bawaslu berharap melalui pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat, Pilwali Kota Surabaya 2024 akan berlangsung dengan jujur, adil, dan tanpa pelanggaran.(cn01)
