Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa tanpa partisipasi masyarakat, akuntabilitas publik akan lemah. “Pelatihan ini bukan hanya soal teori, tetapi bagaimana masyarakat sipil bisa aktif dalam pelaporan, pengawasan, dan penyebarluasan nilai antikorupsi,” ungkapnya.
- Para peserta digembleng dengan 20 modul khusus, meliputi:
- Teknik investigasi warga
- Pelacakan korupsi berbasis data
- Strategi advokasi hukum dan media
- Pengenalan kerangka hukum nasional dan internasional
Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menekankan pentingnya menjadikan gerakan antikorupsi sebagai agenda kolektif, bukan monopoli lembaga negara. “Pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika masyarakat juga memiliki kecakapan dan keberanian. Masyarakat sipil adalah bagian dari solusi, bukan penonton,” tegasnya.
Diakui Regional, Siap Jadi Pemimpin Lokal
Dukungan datang dari tataran regional. Tan Sri Abu Kassim, Presiden SEA ACTIONS (Southeast Asia Anti-Corruption Syndicate), menyebut Indonesia sebagai aktor utama dalam pemberantasan korupsi di Asia Tenggara.
