“Peningkatan pemasukan parkir setelah digitalisasi sekitar 10 persen. Kenaikan ini ada karena sistem digital membuat pencatatan lebih transparan. Kami akan terus melakukan evaluasi terkait peningkatan pendapatan retribusi ini,” ujar Trio.
Dishub mencatat realisasi pendapatan parkir pada tahun 2025 mencapai Rp25 miliar. Dengan optimalisasi sistem digital melalui QRIS, kartu uang elektronik, dan voucher parkir, pemerintah menargetkan pertumbuhan PAD sektor parkir dapat mencapai 40 hingga 50 persen.
Untuk memperkuat pengawasan, Dishub juga melengkapi sekitar 900 juru parkir resmi dengan rompi khusus yang dilengkapi kode QRIS serta memasang papan identitas petugas parkir di sejumlah titik parkir tepi jalan umum.
Selain QRIS, Dishub juga menyediakan alternatif pembayaran melalui kartu uang elektronik dan voucher parkir. Bahkan, pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan jaringan ritel modern dan pelaku UMKM untuk memperluas akses pembelian voucher bagi masyarakat.
Meski mengapresiasi berbagai inovasi tersebut, Achmad menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah voucher yang dicetak atau banyaknya fasilitas yang disediakan.
“Jangan sampai voucher parkir hanya menjadi proyek transisi. Yang lebih penting adalah hasil akhirnya, apakah benar mampu meningkatkan pendapatan daerah, menekan kebocoran, dan memperbaiki tata kelola parkir di Surabaya,” katanya.
Ia mendorong Dishub untuk menyampaikan laporan perkembangan program secara berkala kepada DPRD, termasuk data penjualan, penggunaan voucher, serta kontribusinya terhadap penerimaan daerah.
