“Sebaiknya presiden saja yang pilihan langsung, untuk Pilkada sebaiknya dipilih DPRD… Buang-buang duit gak bermanfaat, ujung-ujungnya gugat di MK,” tulis @Frente Edi Firmanto Gonzalez.Komentar serupa juga datang dari akun @Sulistyawati yang merasa terkejut dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pilkada.
“Wauwww, besar sekali biaya yang harus dikeluarkan,” tulisnya singkat.
Sementara itu, Muhammad Taufik, warga Surabaya yang dimintai tanggapannya, menilai bahwa seringnya pemilu hanya menghabiskan anggaran negara tanpa membawa dampak signifikan bagi kehidupan rakyat.
“Pemilu itu seringnya hanya menghabiskan anggaran negara, tidak membuat kehidupan rakyat jadi lebih baik. Biar dipilih DPRD saja, biar kalaupun ada penyimpangan dosanya ditanggung oleh DPRD,” ujar Taufik.
Beragam tanggapan dari masyarakat tersebut mencerminkan adanya perbedaan pandangan terkait efektivitas dan efisiensi Pemilukada langsung. Sebagian kalangan menilai pemilihan langsung memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam demokrasi, sementara lainnya berpendapat bahwa mekanisme ini tidak efektif dari segi biaya dan seringkali berujung pada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).(*)
